Thursday, 19 April 2012

Pemekaran Pemicu Konflik

User Waktu Tag
Send Email Send Email
Salah satu pintu indonesia untuk menciptakan konflik internal dalam orang papua sendiri saat ini adalah melalui pemilihan kepala daerah [PILKADA].

Awalnya ketika Otsus disahkan di Papua melalui UU NO. 21 Tahun 2001, masyarakat papua menilai Otsus adalah sesuatu yang akan menyelamatkan dan mengangkat mereka dari alam ketertinggalan, baik dari sisi pendidikan, kemiskinan, infrastruktur, dan dari berbagai elemen yang ada.

Saat itu, semua kalangan orang papua menerimanya dengan senang hati. Namun kebijakan ini tidak bertahan lama, tepat tahun 2004, menurut Richar Chauvel dan Ikrar Nusa Bhakti dalam tulisannya The Papua Conflict: Jakarta’s Perseptions and Policies, dianggap tokoh-tokoh papua yang khususnya di Jayapura tidak bisa dipercaya untuk menjalankan Otsus, karena menurut mereka adanya konspirasi politik papua yang kelak akan memperalat Otsus untuk kepentingan/tujuan lain.

Maka J.P. Solossa yang saat itu menjabat sebagai gubernur dan para elit politik papua lainnya  dilihat sebagai bagian dari konspirasi itu dan bersimpatik kepada gerakan separatis. Dengan demikian sejak itu otsus di tanah papua dihambat jalannya tapi tidak diberhentikan.

Agar konspirasi politik ini tidak dibaca oleh orang papua dan lebih dari itu supaya orang papua tidak mengamuk terus [memisahkan diri], Indonesia mengganti format. Format yang dipakai Ibu Megawati [sebagai Presiden] saat itu adalah pemekaran. Dia membagi Papua menjadi tiga propinsi yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Barat. Karena Ibu Megawati dan antek-anteknya saat itu menilai format pemekaran lebih baik dan lebih berfungsi dari pada Otsus.

Alasan utama dibuat pemekaran khusunya untuk orang papua ada tiga, yang pertama mereka melihat dengan adanya pemekaran nanti tentu akan mengisolasi dan memarjinalkan kelompok-kelompok “oportunis dan tidak bertanggung jawab”  yang selalu mengkampanyekan Papua Merdeka. Kemudian yang kedua pemekaran juga dengan sendirinya akan mengkerdilkan simbol-simbol politik pemersatu papua, seperti bendera bintang kejora, dan sentimen nasionalisme papua serta identitas papua itu sendiri. Lalu yang terakhir mereka menganggap dengan adanya pemekaran orang papua akan lebih mudah diatur, karena kalau hanya satu provinsi saja  akan terjadi rivalitas. (Buku Heboh Papua-115).

Setelah dicetuskan entah mengapa, yang berhasil dimekarkan hanya satu yaitu provinsi papua barat sedangkan papua tengah tidak. Ini menjadi pertanyaan serius bagi kaum elit politik papua saat itu, terutama bagi kaum elit politik yang berasal dari daerah papua tengah.

Saat papua dimekarkan dalam dua provinsi, berbagai macam kabupaten ramai-ramai ikut dimekarkan. Ketika daerah yang satu minta untuk daerahnya dimekarkan menjadi satu kabupaten atau satu distrik, darah yang lain juga bertindak demikian. Akibatnya hingga tahun 2012 ini, untuk Provinsi Papua jumlahnya sudah mencapai 29 kabupaten, lalu untuk Provinsi Papua Barat ada 13 kabupaten. Luar biasa tidak, coba bandingkan sebelum Papua dimekarkan menjadi dua provinsi, kabupaten yang ada saat itu berapa, apakah jumlah sekarang dengn dulu hanya bedah tipis atau besar?.

Ironis, ya memang sangat ironis. Harapan mereka [Indonesia] lewat format pemekaran pada poin pertama rupanya terjawablah sudah, yaitu menjinakkan orang papua yang selalu berteriak papua merdeka untuk sibuk dengan masalah jabatan dibirokrat pemerintahan Indonesia.

Dan akibat dari itu orang papua sekarang dipermainkan seperti bola yang ditendang kesana-kemari semau mereka. Tidak bisa dibantah, itu kenyataan.  contoh konkrit yang bisa dilihat adalah melalui pemilihan kepala daerah [PILKADA] baik ditingkat satu maupun ditingkat dua.

Perang saudara antara satu marga, satu suku, satu darah dan satu ras sering terjadi hanya karena keegoisan para pemimpin yang lebih mengutamakan popularitas dirinya dari pada nyawa manusia. Baku bakalai, baku bunuh, baku ancam, baku ejek dan seterusnya menjadi langganan khusus orang papua, tidak lain hanya untuk mendapatkan kenikmatan semata. Kenikmatan yang juga kelak akan membawa kepada maut itu.

Misal, konflik pilkada yang terjadi di Kabupaten Puncak Papua tahun lalu, akibat kepentingan para elit politik di daerah ini banyak memberi dambak buruk bagi  aktivitas masyarakat setempat dan ikut mengorbankan nyawa masyarakat yang tidak berdosa.

Sudah kurang lebih sekitar 57 orang kehilangan nyawa [yang diketahui] dan beberapa sekolah SMP-SMA tidak bisa belajar seperti biasa dikarenakan gedungnya hancur akibat amukan masa, padahal mereka tengah mempersiapkan diri untuk mengikuti UN (Ujian Negara). seperti yang dikutip oleh suarapapua.com beberapa minggu lalu.

Lalu contoh yang kedua terjadi juga di Kabupaten Tolikara, menurut data yang dihimbun dalam media indonesia, enam orang tewas akibat kasus yang sama juga yakni konflik pilkada. sedangkan menurut beberapa mahasiswa asal Tolikara yang sedang kuliah di Jogya, sekitar 15-20 orang yang tewas.

Selain dua kabupaten diatas, diyakini akan terjadi pula konflik serupa dibeberapa kabupaten yang sedang maupun yang akan melakukan pemilukada. Sebut saja misalnya Kabupaten Dogiyai, Deiyai, Paniai, dan Intan Jaya serta setiap kabupaten yang ada di bumi Papua.

Seperti yang sudah diketahui bersama, untuk Kabupaten Dogiyai, hingga kini pilkada yang sudah berjalan lebih dari 2 bulan belum kunjung selesai, ada apa?. Karena kalau dilihat secara kasat mata pilkada di dogiyai sebenarnya sudah selesai semenjak satu bulan yang lalu. Tersendat-sendatnya persoalan ini, apakah karena ada tangan-tangan jahil yang ikut campur didalamnya ataukah karena masyarakat setempat belum bisa menjalankan pesta demokrasi.

persoalan tidak besar, tapi bisa molor hanya karena pemerintah indonesia baik daerah maupun pusat dalam hal ini aparat tidak ada rasa memiliki dan kepedulian dengan persoalan yang ada.

karena persoalan yang seperti ini, bukan baru terjadi di papua tapi semenjak runtuhnya kekuasaan Suharto tahun 1998, saat itu pulah pesta demokrasi berlaku diseluruh Indonesia. Dari awal berlakunya pesta demokrasi baik saat pemilihan legislativ maupun yudikatif sampai detik  ini selalu saja terjadi keributan atau kekacauan antara para pendukung bakal calon tapi keributan-keributan yang ada hanya bersifat sementara sebab biasanya saat terjadi keributan aparat keamanan dikerahkan untuk menyelesaikannya.

Namun lain hal yang terjadi didaerah papua, keberadaan aparat bukannya menjaga dan memelihara ketertiban umum, malahan mereka menjadi biang keladi [pemicu] dari setiap konflik yang ada. jika terjadi konflik yang sangat seriuspun, sikap acuh tak aucuh yang didepankan. Mereka dari jauh hanya menonton melihat masyarakat baku ajar. Dan walaupun banyak yang menjadi korban [hilang nyawa] mereka tetap tidak turun, malahan mereka tambah mensport dan mengadu domba masyarakat agar terus bakalai. lebih heran lagi yang mereka jaga dengan ketat saat itu adalah para bakal calon, itupun karena mereka dibayar mahal olehnya. Bingung sebenarnya yang sedang konflik itu para bakal calon atau masyarakat, masa masyarakat yang sedang konflik diluar tidak dijaga sedang para bakal calon yang tahunya duduk manis di rumah dijaga. Aparat ko lucu, anjing ko.

Maka, dengan melihat beberapa konflik yang sering terjadi belakangan dibeberapa kabupaten jelang pilkada, dipastikan kabupaten-kabupaten lain yang akan melakukan pilkada juga kemungkinan besar akan terjadi keributan atau kekacauan serupa.

Bukan saja kabupaten, pemilihan gubernur untuk provinsi papua juga sudah pasti ada konflik. coba lihat pemilihan gubernur di provinsi papua barat beberapa bulan lalu.
Terjadi keributan besar antara pendukung mantan bupati manokwari dalam dua periode, Drs. Dominggus Mandawan dan gubernur sekarang Abraham O. Atururi. Diketahui dalam konflik tersebut, 5 orang meninggal dunia, 2 dari kubu mandacan dan 3 dari abraham. Selain manusia, bangunan juga menjadi korban. Kantor gubernur dan kantor MRP ludes dibakar api.

Itu baru dua provinsi, belum lagi kalau Papua dibagi menjadi banyak provinsi, apa yang akan terjadi nanti?.
Orang papua akan menjadi cerita indah dari waktu ke waktu, dari masa yang satu ke masa yang lain, dan seterusnya bahwa mereka pernah hidup ditanahnya yang kaya raya. Namun mereka telah habis karena ulah Indonesia dan ulah orang papua itu sendiri.
[amo]


Rekomendasi Untuk Anda × +