Thursday, 30 August 2012

Kalau bukan OTK selalu OPM. Mengapa?

User Waktu Tag
Send Email Send Email
Peristiwa penembakan secara misterius belakangan marak terjadi dibeberapa wilayah Pulau Papua. Korban terus berjatuhan. Banyak orang tidak berdosa kehilangan nyawanya begitu saja tanpa ada perhatian secara khusus dari Pemerintah  Daerah, Provinsi  maupun Pusat.

Akibat ketidakseriusan pemerintah dalam memberantas  atau menangkap pelaku penembakan yang selalu dikatakan orang tak dikenal  (OTK)  membuat aparat TNI semakin melancarkan aksinya.

Jangankan bulan, minimal dalam setiap minggu pasti ada saja orang papua yang dikabarkan meninggal setelah ditembak atau ditikam oleh orang tak dikenal (kata indonesia).

Sangat mengherankan, kasus pembunuhan atau apapun yang berhubungan dengan nyawa manusia, pihak aparat keamanan yang bertugas di Bumi Papua selalu mengkalim bahwa yang melakukan kalau tidak OTK,OPM.

Cara tuduh-menuduh seperti ini rupanya telah berlangsung lama semenjak sebelum dan sesudah Negara Papua dipaksa kawin dengan NKRI melalui  PEPERA yang dikenal catat akan moral dan hukum  pada tahun 1969.

Jika sejenak kita melihat kebelakang semua peristiwa-peristiwa mengenaskan yang telah berlalu satu per satu, tak tahu berapa jumlahnya. Karena sangking banyaknya, semua kasus itu telah tenggelam dan hilang tanpa jejak, mulai dari masa Orde Lama (ORLA) dulu hingga  dimasa demokratis sekarang ini.

Tidak lama, tepatnya pada hari selasa lalu, 14 Agustus 2012 di Jayapura, Papua. Lembaga Studi Hak Asasi Manusia (ELSHAM), berhasil  merilis laporan terkini mengenai kondisi penegakan hak asasi manusia (HAM) di provinsi ujung timur Indonesia ini.

Menurut riset lembaga itu, ada 749 dugaan pelanggaran HAM di Papua sejak dekade 1970-an yang tak selesai sampai sekarang. Dalam laporan buku setebal 25 halaman yang berjudul: ‘Masa Lalu Yang Tak Berlalu’.

Laporan terbaru ELSHAM dikompilasi dari penelitian tiga bulan di empat wilayah yakni Sorong, Manokwari, Biak dan Paniai. Empat daerah ini sengaja dipilih karena tingginya tingkat konflik dan pelanggaran HAM di masa lalu. Kekerasan yang teridentifikasi terdiri dari pembunuhan warga sipil, penangkapan sewenang-wenang dan penahanan, penyiksaan, pemerkosaan, serta bentuk kekerasan seksual lain.

Coba bayangkan, hanya dari empat wilayah saja, berhasil diketahui ada 749 kasus yang tak selesai. kemudian kalau seandainya dijumlahkan dari seluruh wilayah papua. Pastinya lebih dari ribuan kasus. Mengapa?, sebab tanpa terkecuali seluruh wilayah papua yang diketahui militer Indonesia ada orang papua, disitu militer sudah menginjakkan kakinya.

Maka dengan demikian, jelaslah bahwa aparat tidak dengan hati seutuhnya melayani rakyat papua. Mereka telah gagal total menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang yang bisa memberi  hidup rasa aman, nyaman, tentram dan bahagia.

Karena Samuel  P Huntington (2003) dalam buku  “Prajurit dan Negara: Teori dan Politik Hubungan Militer-Sipil”  mengatakan militer profesional adalah mereka yang mampu menjalankan tugas negara dengan sebaik-baiknya, tanpa korbankan warga sipil –termasuk membuat mereka takut untuk hidup.

Seharusnya dan sebenarnya demikian. Tetapi mengapa militer tidak bertindak seperti selayaknya militer profesional?. Masa dari ratusan kasus yang ada, pelakunya tidak pernah terungkap dan bahkan ditangkap.

Apakah sengaja hal itu diciptakan dan dibiarkan berkembang  agar terus berlanjut hingga orang papua habis?.Ataukah karena memang militer tidak mampu dan tidak punya keahlihan khusus dalam menuntaskan persoalan-persoalan itu?.

Sangat lucu,  jika militer indonesia yang bertugas di Papua  diketahui  tidak mampu atau dapat dikata militer tidak berkwalitas. Sebab kalau ditengok kebelakang, biasanya kasus seberat apapun yang selalu terjadi di wilayah Indonesia seperti di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi dan lainnya pasti terberes hingga tuntas.

Misalnya saja, kasus menyangkut teroris yang terjadi dibeberapa daerah secara bersamaan  pada tahun 2009. Densus 88, pasukan andalannya indonesia yang dikerahkan, selalu berhasil menyergap pelaku walau sesulit apapun markas atau tempat persembunyian para teroris.

Akhirnya seperti yang dirasakan sekarang, seluruh masyarkat indonesia pada umumnya tidak lagi diresahkan dengan teroris. Semua bebas bergerak untuk melakukan aktivitas masing-masing.  Tempat-tempat penting seperti Rumah sakit, gereja, mesjid, kantor dan lain sebagainya berjalan aman dan lancar hanya karena Densus 88 mampu membasmi teroris dari bumi pertiwi.

Namun lain hal di papua, Densus 88 sekalipun yang dikirim ke papua untuk menyelidiki sekaligus menangkap dan membasmi  OTK  layaknya teroris selalu dikatakan tidak berhasil karena banyak faktor yang mempengaruhi.

Misalnya seperti yang dikatakan Menteri  Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto, di Jakarta, selasa (21/8) lalu terkait penembakan di Kabupaten Paniai yang menewaska salah satu anggota polisinya.

 “kami  masih melakukan pengejaran terhadap pelaku berdasarkan data kami. Dan sejauh ini semenjak kasus  terjadi,  kami  mengalami kesulitan untuk menyelidiki karena peluruh yang bersarang dalam tubuh korban telah hancur. Maka kami tidak bisa memastikan peluruh itu milik siapa”, kata Djoko (vivas news, 25/8).

Tidak kalah bego, Kapolda Papua, Irjen Pol BL Tobing juga berpendapat sama terkait kasus ini, "yang jelas masih misteri dan kemungkinan besar kami menduga yang melakukan adalah OPM yang beroperasi didaerah paniai dibawa pimpinan  Jhon M Yogi, anak tadius yogi itu", kata dia ketika ditanya wartawan tabloidjubi.com (23/8).

Bukan sekali, dua kali atau tiga kali, dua orang yang dipercayakan oleh negara ini untuk menangani segala masalah kemanusiaan di bumi papua selalu dan selalu berpendapat demikian.  Walaupun jelas-jelas peristiwa itu dilakukan oleh anak buahnya (aparat).

Mereka dua dan para pembesar militer lainnya yang dipusat langsung mengalihkan isu dengan cara menuduh sembarang. kata mereka, itu bukan anak buah mereka yang melakukan melainkan OTK atau OPM.

Sehingga banyak orang papua sampai sekarang  masih bingung dengan istilah orang tak dikenal itu seperti apa?, sebab menurut orang papua, hanya OPM yang mereka  tahu membawa senjata selain itu tidak ada.

Tetapi kalau terus dikatakan oleh petinggi militer indonesia bahwa yang membawa senjata secara ilegal di papua bukan saja OPM, ada juga sekelompok orang tak dikenal  terlatih atau terdidik yang dilengkapi senjata. Akhirnya melahirkan beberapa pertanyaan buat orang papua.

Siapa sebenarnya OTK yang sedang merajalelah diseluruh tana papua?, siapa yang sogok senjata kepada mereka?, mengapa mereka tidak pernah berhasil ditangkap?, kemudian untuk dan tujuannya apa yang ingin mereka capai dari serangkaian penembakan itu?.

Ingat, yang sedang merusak keutuhan NKRI bukan OPM, RMS, GAM dan lainnya tetapi kalian sendiri melalui aparatmu itu.  aparat yang tahunya membunuh orang.
(Oleh: amoye_yogi)

Rekomendasi Untuk Anda × +