Monday, 30 June 2014

KPU Paniai kecewakan pemilik Hak Hulayat tanah Enarotali

User Waktu Tag
Send Email Send Email
kecurangan Pada pilkada Kab. Paniai
Pilkada
Sebagai seorang kaum intelektual di Kabupaten Paniai, Ham Nawipa S.H selaku ketua KPU, sedang ditunggu oleh pemilik hak hulayat tanah di Kota Enarotali atas pengalihan satu kursi dewan.

Pengalihan satu kursi ini dinilai dilakukan secara tidak wajar dan tidak berdasarkan UU yang berlaku. Jelas sekali didepan ribuan mata rakyat paniai berdasarkan hasil rekapitulasi suara di tingkat PPD (Distrik) ketika dibacakan, KPU mengumumkan caleg dari partai PBB nomor urut 8, atas nama Stefanus Yogi memperoleh 2.000 suara. Suara ini murni didapatkan dari Desa Enarotali melalui kesepakatan bersama seluruh masyarakat. Sedangkan caleg di partai yang sama atas nama Melianus Gobai, nomor urut 2, hanya memperoleh suara 1.885 suara. Jumlah suara ini tidak tahu didapatkan dari desa-desa mana saja.

Lalu saat penetapan sesuai pembacaan perolehan suara yang dibacakan di Gedung Serba Guna, Uwata Wogi Yogi, dapat dibilang tidak sesuai, mengapa? karena nama-nama caleg yang mendapatkan suara lebih tidak dibacakan sedangkan yang kurang dibacakan.

Ini bukti nyata sebuah keanehan yang dilakukan oleh para komisioner KPU Paniai, lebih khususnya pak Ham Nawipa S.H, selaku ketua. Misalnya seperti dua caleg diatas, saat penetapan Melianus gobai yang dibacakan sedangkan Stefanus Yogi tidak. Padahal jika dilihat dari suara yang didapat, Stefanus Yogi lebih unggul jauh dari Melianus Gobai yaitu selisih 155 suara.


Dengan melihat hasil penetapan kursi yang sudah terjadi, mewakili seluruh pemilik hak hulayat tanah di kota enarotali, Stefanus Yogi sebagai oknum yang dikorbankan sempat mengatakan kepada ketua KPU harus berani memberi alasan atau kejelasan terkait perbuatannya. Sebab pasti didalamnya terdapat banyak kemungkinan sebab-akibat. 

Mungkin saja ada aturan atau UU baru yang mendukung bapak KPU terkait PILEG sehingga dengan berani dan tanpa ragu-ragu kursi dewan bisah dialihkan seenaknya pada orang yang kalah suara?. Atau juga mungkin ini akibat dari kepentingan-kepentingan tertentu?

dikatakan demikian karena menurutnya berdasarkan UU Komisi Pemilihan Umum pasal 29 ayat 2 tahun 2009, aturan yang berlaku adalah system rengking. Siapa yang punya suara terbanyak dia berhak untuk mendapatkan kursi apabilah jumlah suara di internal partai tersebut memenuhi kuota yang telah ditentukan. 

Jadi berdasarkan itu, kembali dia menegaskan bahwa apabilah kursi DPRD tidak segera dikembalikan, ada beberapa hal yang akan dilakukan: 

Pertama, palang jalan raya madi tepatnya di Bukit Pogei . (alasannya, jalan tersebut dibangun diatas lokasi kami) 
Kedua, palang Kantor KPU dan PANWAS. (alasannya, kedua lembaga ini gagal menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai lembaga independt) 
Ketiga, palang Kantor BANK PAPUA, BANK BRI dan Kantor Keuangan. (alasannya, kantor-kantor ini sedang beroperasi diatas lokasi kami).
Rekomendasi Untuk Anda × +